Pemkab Murung Raya Terima Kunjungan BPK RI untuk Percepatan Pemeriksaan LKPD

Murung Raya – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan serta efisiensi pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Kegiatan berlangsung di ruang kerja Bupati Murung Raya, Kamis (31/7/2025).

Rombongan dipimpin Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng, Dodik Achmad Akbar, didampingi jajaran, antara lain Kepala Bidang Pemeriksaan Kalteng II, Subkhan Affandi dan Agung Hartono, serta Ketua Tim Pemeriksaan LKPD 2024, Dony Rahadian.

Kedatangan BPK RI disambut langsung Bupati Murung Raya, Heriyus, bersama Wakil Bupati Rahmanto Muhidin; Plt. Sekda, Sarwo Mintarjo; Inspektur, Rudie Roy; Kepala BPKAD, Lentine Miraya; serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai langkah ini sejalan dengan harapan pemerintah daerah, karena memberi ruang untuk menerima masukan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng menyampaikan bahwa percepatan pemeriksaan LKPD 2024 meliputi kesiapan dokumen pendukung, efektivitas belanja daerah, serta efisiensi pengelolaan anggaran. Konsolidasi awal tersebut diharapkan dapat mempercepat dan memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Bupati Heriyus juga memaparkan arah pembangunan strategis Murung Raya, termasuk pengembangan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah, perluasan cetak sawah, serta pengembangan padi gogo guna memperkuat ketahanan pangan. Ia turut menyinggung tantangan pengelolaan kawasan hutan yang membutuhkan perhatian bersama.

Selain itu, dijelaskan bahwa penyusunan laporan pokok LKPD masih berproses akibat kendala teknis. Pemerintah daerah menyambut baik pendampingan dari BPK RI guna memastikan pelaporan berjalan tertib, akurat, dan tepat waktu. Pemkab Mura juga menyatakan terbuka terhadap berbagai arahan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.