DPD GMNI KALTENG Dukung Polri Tetap Langsung di Bawah Komando Presiden

PALANGKA RAYA– Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah menyampaikan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Sikap tersebut disampaikan sebagai respons terhadap wacana yang berkembang mengenai posisi kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana Uger, S.T, di Palangka Raya, Selasa (28/1/2026). Menurutnya, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden dinilai penting untuk menjaga efektivitas sistem komando serta stabilitas keamanan nasional.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sistem komando yang jelas di bawah Presiden akan memperkuat koordinasi nasional dan mempercepat respons terhadap situasi darurat,” ujar Maulana.

DPD GMNI Kalteng memandang bahwa dalam kondisi geografis dan sosial Indonesia yang kompleks, sistem keamanan memerlukan struktur komando yang tegas dan tidak berbelit. Jika posisi kelembagaan Polri diubah, hal itu dikhawatirkan justru memperumit birokrasi serta memperlambat pengambilan keputusan di lapangan.

Menurut GMNI, isu utama bukan terletak pada perubahan struktur, melainkan pada bagaimana memperkuat institusi kepolisian agar semakin profesional dan semakin dipercaya masyarakat.

DPD GMNI Kalteng menekankan bahwa pembenahan Polri seharusnya difokuskan pada reformasi internal, termasuk peningkatan profesionalisme anggota, penguatan integritas, serta pembenahan budaya kerja yang humanis dan berorientasi pelayanan publik.

Maulana menyebut, tantangan utama Polri saat ini berkaitan dengan kepercayaan publik. Karena itu, penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dinilai menjadi langkah yang lebih mendesak dibandingkan perubahan posisi kelembagaan.

“Yang dibutuhkan adalah semakin banyak lahirnya polisi-polisi yang profesional, berintegritas, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat. Reformasi kultural di tubuh Polri harus menjadi prioritas,” katanya.

DPD GMNI Kalteng juga menilai bahwa keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi dari semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, serta menghormati hak asasi manusia dinilai menjadi kunci utama.

“Polisi yang kuat adalah polisi yang dipercaya rakyat. Ketika masyarakat merasa dilindungi, maka stabilitas keamanan akan tercapai secara alami,” tambah Maulana

GMNI Kalteng berharap reformasi Polri ke depan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian dan pelayanan publik, sehingga institusi tersebut semakin kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.