Ketua DPD GMNI Kalteng Kritik Wacana Pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Palangka Raya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menyampaikan keprihatinan dan penolakan atas wacana pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional, Senin (10/11/2025).

Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana, S.T., menilai usulan tersebut sebagai bentuk distorsi sejarah serta mengabaikan pengalaman korban penindasan pada masa Orde Baru yang berlangsung lebih dari 30 tahun.

“Kita tidak boleh melupakan bahwa masa kekuasaan Soeharto bukanlah era kepahlawanan, melainkan periode kelam dalam perjalanan bangsa. Demokrasi dibungkam, hak politik rakyat dibatasi, kebebasan berekspresi dihancurkan, dan mahasiswa serta aktivis menjadi korban kekerasan negara,” tegas Maulana.

GMNI Kalteng memandang wacana tersebut sebagai upaya memutihkan sejarah serta menormalkan pelanggaran hak asasi manusia yang menurut organisasi itu terjadi secara sistematis pada masa Orde Baru. Maulana menyebut bahwa saat itu banyak aktivis politik, buruh, petani, dan mahasiswa mengalami penangkapan, pengasingan, bahkan hilang atau meninggal tanpa proses hukum yang jelas.

“Penghargaan tertinggi kepada seseorang yang dianggap pahlawan tidak bisa diberikan kepada sosok yang sejarahnya penuh represi dan ketidakadilan. Ini bukan persoalan dendam sejarah, tetapi tanggung jawab moral agar bangsa tidak kehilangan ingatan kolektif,” ujar Maulana.

Menurut GMNI Kalteng, gelar Pahlawan Nasional harus diberikan kepada tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap rakyat, kemerdekaan, dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan atas dasar romantisme pembangunan fisik atau kepentingan politik tertentu. Meski mengakui adanya pembangunan ekonomi pada awal pemerintahan Orde Baru, GMNI menilai hal itu dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan politik, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dominasi ekonomi oleh segelintir elite. GMNI juga menuding adanya pelanggaran HAM berat pada periode tersebut.

“Kita harus belajar dari sejarah bahwa pembangunan tanpa demokrasi melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan. Tidak bisa seseorang disebut pahlawan jika membungkam rakyat demi stabilitas semu,” tambahnya.

GMNI Kalteng menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan masa lalunya, tetapi berani mengakui luka sejarah untuk menjadi lebih baik. Sebagai organisasi mahasiswa berhaluan Marhaenisme yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial, GMNI menilai setiap upaya pemutihan sejarah rezim otoriter merupakan ancaman bagi cita-cita bangsa.

“Rekonsiliasi bukan berarti melupakan. Keadilan tidak akan tegak jika kebenaran disembunyikan. Sejarah tidak bisa diputar untuk membenarkan kepentingan politik masa kini,” tegas Maulana.

GMNI Kalteng juga mengajak elemen gerakan mahasiswa, akademisi, sejarawan, serta masyarakat sipil untuk menolak glorifikasi terhadap figur-figur yang dinilai berkontribusi pada praktik penindasan dan ketidakadilan di masa lalu.

“Kita harus menjaga moralitas sejarah bangsa ini. Jangan sampai generasi muda kehilangan arah karena sejarahnya disembunyikan dan diselewengkan. Kepahlawanan sejati lahir dari keberpihakan kepada rakyat, bukan dari kekuasaan yang menindas,” tutupnya.