PALANGKA RAYA — Senior Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah, Fitroni, dengan tegas mengkritik keras polemik pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) GAMKI Kalteng yang dianggap sebagai manuver sepihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI. Ia menuding DPP sengaja mengesampingkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), para senior, dan anggota GAMKI di wilayah tersebut, mencerminkan sikap otoriter yang mencoreng marwah organisasi.

Saat dihubungi, Fitroni tak menyembunyikan kekecewaan mendalam terhadap DPP GAMKI yang dinilainya telah memperlihatkan arogansi dan pengabaian total terhadap etika organisasi. Menurutnya, DPP telah bertindak bak “penutup mata” yang seenaknya menginjak-injak kedaulatan pengurus daerah.

“DPP GAMKI jelas-jelas mengangkangi DPD dengan sikap sewenang-wenang, tanpa sedikit pun membangun komunikasi yang sehat untuk menyelesaikan polemik ini. Ini bukan lagi soal miskomunikasi, tapi pembegalan terang-terangan terhadap organisasi di daerah! DPP memperlihatkan watak arogan, anti-demokrasi, dan sama sekali tidak menghormati kultur organisasi di Kalimantan Tengah,” kecam Fitroni dengan nada geram pada Senin (25/5/2025).

Fitroni menegaskan bahwa DPP, sebagai pemegang mandat tertinggi, seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung prinsip kolektif kolegial dan musyawarah mufakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. “DPP seolah menjelma jadi penguasa tunggal yang mengabaikan kultur lokal dan aspirasi kader di daerah. Tindakan mereka bukan hanya memalukan, tapi juga memicu perpecahan dan merusak soliditas GAMKI di Kalteng,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai pelaksanaan Konfercab dan Konferda yang dipaksakan tanpa melibatkan pengurus daerah adalah bukti nyata dari kegagalan DPP dalam memahami dinamika organisasi. “Ini bukan cara memimpin organisasi, ini cara menghancurkan organisasi! DPP harusnya malu atas tindakan mereka yang jauh dari nilai-nilai demokrasi,” sindirnya.

Fitroni mendesak DPP GAMKI untuk segera menghentikan sikap otoriter ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Konfercab dan Konferda yang penuh kontroversi. Ia juga menuntut DPP membuka ruang dialog terbuka dengan pengurus dan kader di daerah untuk memulihkan kepercayaan serta menjaga integritas organisasi. “Jika DPP terus bertindak seolah mereka raja tanpa mahkota, GAMKI Kalteng akan semakin terpuruk. DPP harus berbenah sekarang juga, atau mereka sendiri yang akan memicu kehancuran organisasi ini,” pungkasnya.