Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025

Murung Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Batara, didampingi Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Jayadi Dadi, serta jajaran terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kantor Bupati Murung Raya, Selasa (29/7/2025).

Kegiatan ini diikuti secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta jajaran terkait. Rakor dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang dihadiri oleh para gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan bahan pangan.

Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret untuk menekan angka inflasi adalah dengan memperluas lahan tanam di setiap kabupaten/kota dan provinsi sesuai target komoditas strategis seperti cabai, beras, dan bawang, terutama di luar Pulau Jawa. Untuk minyak goreng, diperlukan pengawasan lintas sektoral dan sinergi dalam proses distribusi agar penyalurannya tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai solusi jangka panjang dalam pengendalian inflasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, dalam paparannya menyampaikan bahwa beberapa komoditas masih menjadi penyumbang tekanan inflasi, antara lain beras dan cabai rawit. Meski minyak goreng sempat mengalami deflasi, harga komoditas tersebut kini kembali berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan menunjukkan tren inflasi, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Lebih lanjut, Tomsi Tohir juga mengimbau pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Perum Bulog di masing-masing wilayah dalam pelaksanaan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Target nasional sebesar 200.000 ton per bulan disebut belum tercapai, sehingga pemerintah daerah diminta turut menyiapkan langkah-langkah bantuan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi.