Palangka Raya,Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah menyampaikan pernyataan sikap terkait perkembangan situasi nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut dituangkan dalam Siaran Pers Nomor 015/Pers/DPD.GMNI-Kalteng/VI/2026 yang diterbitkan pada 16 Juni 2026.
Ketua DPD GMNI Kalimantan Tengah, Maulana Uger, menyampaikan bahwa organisasi yang berlandaskan Marhaenisme itu mencermati berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, pelaksanaan program pemerintah, kebijakan energi, pemberantasan mafia perkebunan dan pertambangan, hingga penegakan hukum terhadap koruptor. DPD GMNI Kalteng menilai seluruh kebijakan tersebut perlu dikawal agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam pernyataannya, DPD GMNI Kalteng menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata untuk menjamin kesejahteraan dan keamanan rakyat, menjaga kedaulatan bangsa, serta memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap tersebut juga merupakan tindak lanjut dari konferensi pers yang sebelumnya dilakukan oleh DPP GMNI di Jakarta pada 15 Juni 2026.
Kepada pemerintah pusat, DPD GMNI Kalteng mendesak agar setiap kebijakan yang diambil mengutamakan kepentingan dan keamanan rakyat. Selain itu, pemerintah juga diminta memperkuat demokrasi sesuai amanat Pancasila, menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, serta memastikan kekayaan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Tidak hanya kepada pemerintah, DPD GMNI Kalteng juga mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai isu nasional secara cermat, objektif, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat didorong untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial guna mencegah terjadinya disinformasi yang dapat mengganggu persatuan bangsa.
Kepada seluruh DPC GMNI se-Kalimantan Tengah, organisasi tersebut mengimbau agar memperkuat forum-forum diskusi yang menghadirkan narasumber kompeten dan objektif, mengedepankan kajian mendalam sebelum mengambil tindakan, serta melakukan konsolidasi kader agar tetap berada dalam satu barisan perjuangan. DPC juga diinstruksikan untuk senantiasa menempatkan diri sebagai bagian dari rakyat dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai dasar setiap langkah organisasi.
DPD GMNI Kalimantan Tengah menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat dan cita-cita bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemahasiswaan diajak bersama-sama mengawal pembangunan nasional yang berkeadilan dan demokratis.
Dalam penutup pernyataannya, DPD GMNI Kalteng menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tuntutan dan seruan tersebut tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Merdeka!” menjadi seruan penutup dalam pernyataan sikap tersebut.
Tinggalkan Balasan