DPRD dan Pemkab Murung Raya Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Murung Raya – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) bersama DPRD Kabupaten Murung Raya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Murung Raya, Senin (15/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Likon. Turut hadir Bupati Murung Raya, Heriyus, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Murung Raya, Sarwo Mintarjo, para asisten Sekretariat Daerah, perwakilan unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati Murung Raya sebagai bentuk persetujuan bersama, sehingga Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Murung Raya, Heriyus, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama, kritik, masukan, serta saran yang diberikan selama proses pembahasan Raperda tersebut.

“Dengan ditetapkannya Raperda ini, diharapkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat disajikan lebih baik, berkualitas, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Heriyus.

Ia menambahkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya sebatas laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya membangun Kabupaten Murung Raya.

“Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin besar, terutama untuk peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan. Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Dengan disahkannya Raperda tersebut menjadi Perda, Pemerintah Kabupaten Murung Raya menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta menjadikannya sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih baik ke depan.