Pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Tengah memicu ketegangan di internal organisasi. Sejumlah pengurus daerah dan cabang menyatakan penolakan atas langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dinilai mengambil keputusan sepihak tanpa melalui komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak dengan yang semestinya.

Ketua GAMKI Kabupaten Kapuas, Gerek, S.Hut., MP, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mekanisme pelaksanaan Konfercab dan Konferda yang menurutnya tidak melibatkan pengurus daerah, senior, maupun kader GAMKI di Kalimantan Tengah. Ia menyebut langkah DPP sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip musyawarah dan etika berorganisasi.

“DPD dan DPC seolah dikangkangi. Tidak ada komunikasi yang jelas dari DPP terkait ini. Apa yang terjadi justru seperti perampokan organisasi di daerah. DPP menunjukkan sikap yang minim pemahaman etika organisasi terhadap pengurus DPD, para senior, dan anggota GAMKI di Kalimantan Tengah,” kata Gerek kepada media, Rabu (27/5/2025).

Menurut Gerek, tindakan DPP yang menunjuk caretaker tanpa melalui mekanisme dialog atau evaluasi bersama telah menciderai semangat kolektif kolegial yang seharusnya menjadi jiwa dalam kepengurusan organisasi seperti GAMKI.

“Penunjukan caretaker seakan mengabaikan eksistensi pengurus sebelumnya. Ini tidak hanya menyakitkan secara personal, tetapi juga merusak marwah organisasi yang dibangun di daerah,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa seharusnya DPP bisa lebih arif dan terbuka dalam menyikapi persoalan internal. Pelibatan pengurus daerah, komunikasi yang intensif, serta penghormatan terhadap struktur yang ada menjadi kunci menjaga soliditas organisasi.

Gerek mendesak agar DPP GAMKI melakukan evaluasi atas pelaksanaan Konfercab dan Konferda tersebut, serta membuka ruang dialog dengan pengurus daerah agar dinamika organisasi tetap berjalan sehat dan demokratis.

“Kami berharap DPP tidak menutup mata dan telinga. Jika tidak segera dibenahi, konflik internal ini berpotensi merusak kepercayaan kader di daerah terhadap kepemimpinan pusat, dan membuat konflik baru ditubuh GAMKI yang ada di Kalteng” pungkasnya.

Post Views: 847