Pemkab Murung Raya Ikuti Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD di Bapperida Kalteng

Palangka Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) mengikuti kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di aula Bapperida Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Kamis (3/7/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan pegawai dari lingkup Pemkab Murung Raya. Tujuannya untuk memastikan dokumen RKPD Kabupaten Murung Raya telah disusun secara tepat, selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di daerah.

Bupati Murung Raya, Heriyus, melalui Asisten II Setda Kabupaten Murung Raya, Yulianus, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program serta kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“RKPD berfungsi sebagai peta jalan pembangunan daerah agar setiap program memiliki arah yang jelas, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujar Yulianus.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bapperida Provinsi Kalteng, Fredy Darinton, yang mewakili Kepala Bapperida, menekankan pentingnya kegiatan fasilitasi ini sebagai forum evaluasi dan koordinasi lintas pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan pesan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan kembali untuk membangun berbagai infrastruktur serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, pajak dari para investor, maupun pajak resmi lainnya perlu dioptimalkan agar dapat mendukung pembangunan fasilitas publik dan pengembangan produk unggulan daerah,” jelasnya.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, diharapkan dokumen RKPD Tahun 2026 Kabupaten Murung Raya dapat segera ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah, efektif, serta berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.