Ketua DPD PA GMNI Kalteng Dukung Ketegasan Gubernur Agustiar Sabran: “Sudah Saatnya Pengusaha Nakal Ditegur dan Diberi Sanksi

Palangka Raya – Viral video Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, yang meluapkan kemarahannya terhadap kondisi jalan rusak di ruas Kuala Kurun – Palangka Raya mendapat sorotan dan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua DPD Persatuan Alumni GMNI Kalimantan Tengah, Yusup Roni Hunjun Huke. Minggu (18/5/25)

Dalam keterangannya, Yusup menyatakan dukungannya atas sikap tegas Gubernur Sabran dan menilai kemarahan tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi infrastruktur dan keselamatan rakyat.

“Sepantasnya Bapak Agustiar Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah marah besar. Sudah saatnya beliau menegur dan memberi sanksi kepada pengusaha tambang batubara dan CPO sawit,” tegas Yusup.

Ia menyoroti kerusakan jalan yang diduga kuat disebabkan oleh aktivitas angkutan berat perusahaan tambang dan kelapa sawit. Tak hanya berdampak pada rusaknya infrastruktur, Yusup menilai kondisi ini telah menimbulkan kerugian besar bagi negara dan rakyat.

“Sudah berapa ratus miliar uang negara dihabiskan untuk memberi subsidi kepada pengusaha kaya tapi badungil alias nakal. Jalan pemerintah rusak ratusan kilometer, kendaraan rakyat ikut rusak, bahkan nyawa melayang. Ini sudah melampaui batas,” ujarnya.

Yusup juga menekankan bahwa penggunaan jalan aspal milik pemerintah oleh kendaraan tambang dan CPO seharusnya sangat tidak diperbolehkan.

“Sebetulnya sangat-sangat diharamkan para pengusaha tambang batubara dan CPO menggunakan jalan aspal milik pemerintah untuk operasional mereka. Itu hak rakyat, bukan hak perusahaan,” tambahnya.

Ia mengapresiasi langkah Gubernur Agustiar Sabran yang dinilai berani dan berpihak kepada kepentingan umum.

“Kali ini, rakyat Kalteng, khususnya warga pengguna jalan Kuala Kurun arah Palangka Raya, memberikan apresiasi tinggi terhadap ketegasan Bapak Gubernur. Semoga ini menjadi awal dari penertiban besar-besaran terhadap aktivitas usaha yang merugikan rakyat,” pungkasnya.