Pemkab Murung Raya Terima Hibah Empat Aset Jembatan dari Kementerian PUPR

Murung Raya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menerima hibah empat aset Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Serah terima aset tersebut berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Senin (4/8/2025).

Empat aset yang dihibahkan berupa infrastruktur jembatan di ruas Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, masing-masing Jembatan Sei Sempango Raya, Jembatan Sei Bitan Lunuk, Jembatan Sei Anak Bitan, serta Box Culvert KM 50-01.

Berita acara serah terima hibah ditandatangani secara terpisah oleh Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Hanyi Ether Binti, dan Bupati Murung Raya, Heriyus. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen hibah secara simbolis.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Tengah, Nelson, beserta jajaran, serta unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Murung Raya.

Dalam sambutannya, Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas hibah aset yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR. Ia menegaskan bahwa dukungan tersebut sangat penting dalam pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Murung Raya.

“Jalan dan jembatan merupakan urat nadi pembangunan. Karena itu kami berharap adanya bantuan untuk peningkatan infrastruktur, baik jalan dan jembatan, serta bandara yang sangat dibutuhkan guna mendukung konektivitas, efisiensi waktu tempuh, dan aksesibilitas antarwilayah,” ujar Heriyus.

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat. Untuk itu, menurutnya, kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat diperlukan.

Melalui hibah aset ini, diharapkan infrastruktur yang telah diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pelayanan publik serta mendorong percepatan pembangunan daerah, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata.